Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Provinsi Jambi Dalam Masa Persidangan V Tahun 2021-2022

IMG 20220811 201127 050

JAMBI – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki ruang lingkup pekerjaan dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan melaksanakan Kunjungan Kerja Reses dalam Masa Persidangan V Tahun 2021-2022 ke Provinsi Jambi pada hari ini.
 
Disambut baik oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Jambi di VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi (11/8), mulai dari Gubernur Jambi Al-Haris, Walikota Jambi Fasha, Kapolda Jambi A. Rachmad Wibowo, Danrem 042/Gapu Jambi Supriono, Kepala BNNP Jambi Brigjen. Pol. Wisnu Handoko, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi Tholib, dan lainnya.
 
IMG 20220811 201127 121
 
Langsung mengambil tempat di BW Luxury Hotel Jambi tempat dilaksanakannya Rapat Reses Komisi III DPR RI dalam Masa Persidangan V Tahun 2021-2022, Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi (Kanwil Kemenkumham Jambi) bersama dengan 3 (tiga) lingkungan peradilan di Wilayah Jambi yakni Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi hadir secara bersama-sama.
 
IMG 20220811 201127 182
 
Tim Komisi III DPR RI yang diketuai oleh Pangeran Khairul Saleh selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI bersama dengan beberapa anggota lainnya melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Jambi dalam rangka menjalankan salah satu fungsi DPR RI yakni fungsi pengawasan. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat reses kali ini yakni untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dari sistem penegakan hukum yang sudah berjalan di Provinsi Jambi.
 
Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi Tholib dengan didampingi Para Kepala Divisi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Kota Jambi memaparkan berbagai hal kepada Tim Komisi III DPR RI terkait tugas dan fungsi Kemenkumham yang sudah berjalan di Provinsi Jambi hingga detik ini. Mulai dari sisi anggaran seperti: realisasi anggaran tahun 2022, program prioritas, target PNBP tahun 2022 yang direncanakan serta berbagai kebutuhan anggaran yang masih diperlukan untuk menunjang tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Jambi.
 
IMG 20220811 201127 241
 
Selain itu, dari sisi pengawasan Tholib juga menyampaikan mengenai kondisi aktual di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Provinsi Jambi, penyampaian data terbaru terkait kondisi fisik bangunan serta data penghuni lapas dan rutan, serta fungsi keimigrasian dalam pengawasan orang asing yang ada di Provinsi Jambi. 
 
Selanjutnya, 3 (tiga) instansi peradilan di Wilayah Jambi secara bergantian menyampaikan paparannya masing-masing di hadapan Tim Komisi III DPR RI. Dimulai dari pemaparan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Dr. Andriani Nurdin, kemudian paparan dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. Ibrahim Kardi, dan terakhir pemaparan dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Aning Widi Rahayu, S.H..
 
Keempat mitra kerja Komisi III DPR RI masing-masing menyampaikan realita dan fakta yang terjadi di lapangan (rencana strategis, target, hasil, dan kendala) kepada tim Komisi III DPR RI. Harapannya, melalui rapat kerja ini dapat menjadi evaluasi kinerja di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Sehingga dapat menjadi catatan dan panduan bagi Komisi III DPR RI dalam pengambilan kebijakan ke depannya, terutama untuk melakukan peningkatan efektifitas sistem hukum, hak asasi manusia, dan keamanan di Indonesia.
 
(Red/Foto: JA/YE,RAW,FZ)

Tumbuhkan Semangat Nasionalisme dan Kecintaan Terhadap Tanah Air Kepada Seluruh WBP, Lapas Kuala Tungkal Gelar Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

IMG 20220803 170525 332

Kuala Tungkal - Sebanyak 164 WBP Lapas Kuala Tungkal mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara yang dilaksanakan di aula Lapas Kuala Tungkal. Rabu (03/08/2022).

Kegiatan ini merupakan kerja sama dan sebagai bentuk sinergitas nyata antara Lapas Kuala Tungkal dengan Kodim 0419 Tanjung Jabung. Adapun kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air kepada seluruh WBP Lapas Kuala Tungkal, sehingga ketika mereka bebas nanti, mereka tidak akan berbuat melanggar hukum, cinta terhadap NKRI harga mati, berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara. (doc. Humas).

 

#Pemasyarakatan #KumhamPASTI #KemenkumhamRI #KemenkumhamJambi

IMG 20220803 170525 368

IMG 20220803 170525 481

IMG 20220803 170525 539

 

Pertemuan Bilateral dengan Dirjen WIPO, Menkumham Yasonna Laoly Serahkan Instrumen Aksesi Traktat Budapest

1

Swiss - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyerahkan instrumen aksesi Traktat Budapest kepada Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (Dirjen WIPO) Daren Tang saat pertemuan bilateral yang berlangsung di Markas Besar WIPO, Rabu, 13 Juli 2022 waktu setempat.

Dengan mengaksesi Traktat Budapest, Indonesia menyatakan turut mengakui dan mengikatkan diri pada persetujuan ini. Aksesi ini disetujui setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Traktat Budapest Mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik Untuk Kepentingan Prosedur Paten pada 4 April 2022 lalu.

Menkumham Yasonna mengatakan bahwa perjanjian ini mengatur permohonan paten yang berasal dari mikroorganisme, di mana nantinya sampel mikroorganisme tersebut harus disimpan di otoritas penyimpanan internasional atau International Depository Authority (IDA).

“Hal ini sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk mendorong perkembangan inovasi dan mengembangkan sumber daya genetik nasional khususnya pelindungan jasad renik, perlu mempersiapkan proses permohonan paten terkait jasad renik,” kata Yasonna.

Menurutnya, pengesahan traktat ini akan memberikan manfaat guna menjamin hasil riset dan inovasi untuk mendapatkan proteksi paten yang efektif dan efisien.

“Harapannya setiap hasil riset akan diperoleh lebih cepat karena sampel jasad renik atau mikroorganisme telah tersedia dengan aman sesuai penyimpanan standar,” ucap Yasonna.

World Intellectual Property Organization (WIPO) mencatat saat ini terdapat 85 negara yang telah menjadi anggota Traktat Budapest, dengan Indonesia menjadi negara termuda yang ikut bergabung.

Selain itu, adapun jumlah IDA di Traktat Budapest terdapat sebanyak 48 otoritas. Hal ini karena tidak semua negara yang bergabung dalam Traktat Budapest berkewajiban memilikinya.

2

Menkumham Bahas Beberapa Isu Penting Kekayaan Intelektual Indonesia

Dalam pertemuan bilateralnya dengan Dirjen WIPO, Daren Tang, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan penguatan dukungan kerja sama kepada WIPO dalam membantu memajukan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.

Diantaranya adalah Indonesia meminta adanya penambahan jumlah peserta dalam keikutsertaannya dalam program fellows yang merupakan salah satu bagian dari capacity building program yang dimiliki WIPO.

Selain itu, Yasonna juga menyampaikan permohonan dukungan WIPO terkait proyek Intellectual Property and Tourism serta pembentukan Intellectual Property Academy di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen WIPO, Daren Tang mengatakan bahwa tahun ini, WIPO memiliki 12 program capacity building yang meliputi bidang teknis substantif, administratif, dan kewiraswastaan.